Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno | Foto Antara

Asmarainjogja.id--Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua MK Anwar Usman di gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Menanggapi putusan tersebut, Prabowo Subianto bersama Sandiaga Uno dan para tokoh partai pendukungnya langsung menggelar pernyataan usai MK memutuskan menolak seluruh gugatannya.  Saat menyampaikan pidato politik di kediamannya di Kertanegara, Kamis malam (27/6/2019), Prabowo mengucapkan terima kasih kepada para pendukungnya.

Dalam salah satu kutipan pidatonya ia menegaskan, "Menghormati hasil keputusan Mahkamah Konstitusi". Namun, pada pidato itu, Prabowo tak mengucapkan selamat kepada Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Walaupun kami mengerti bahwa keputusan tersebut sangat mengecewakan para pendukung Prabowo-Sandi, Partai Koalisi Indonesia Adil Makmur, dan mengecewakan kami sendiri, serta seluruh tim pemenangan kita, namun kita semua sepakat akan tetap patuh dan mengikuti jalur konstitusi kita yaitu UUD RI 1945 dan sistem perundang-undangan. Maka dengan ini kami menghormati hasil keputusan Mahkamah Konstitusi," ujar Prabowo dalam pidatonya di Kertanegara, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Lebih lanjut, ia mengatakan, pihaknya akan berkonsultasi dengan tim hukum untuk meminta saran dan pendapat apakah masih ada langkah hukum dan langkah konstitusional lain yang mungkin dapat kita tempuh.

"Kami juga akan segera mengundang seluruh pimpinan Koalisi Indonesia Adil Makmur untuk bermusyawarah terkait langkah-langkah ke depan," tutur Prabowo.

Anwar Usman lantas menyampaikan sejumlah hal, "Pertama, seperti yang kami sampaikan pada sidang pertama bahwa kami hanya takut pada Allah SWT. Oleh karena itu kami telah berijtihad, berusaha sedemikian rupa untuk mengambil putusan dalam perkara ini yang tentu saja pada fakta persidangan," katanya.

"Oleh karena itu diharapkan pada kita semua menyimak pengucapan putusan yang terkait pertimbangan hukum dan amar," ujar Anwar. Dia pun menyadari putusan MK tidak mungkin memuaskan semua pihak.

Gugatan ini bermula ketika KPU menetapkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 sebagai peraih suara terbanyak dalam Pilpres 2019 pada Selasa 21 Mei silam, dini hari. Jokowi-Amin meraih 85.607.362 suara sah, sedangkan Prabowo-Sandi memperoleh 68.650.239 suara.Tidak terima dengan keputusan KPU, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi melayangkan gugatan ke MK pada Jumat 24 Mei, malam hari.

Pada Jumat 14 Juni lalu, sidang perdana pun dimulai dengan agenda mendengar gugatan pemohon, yaitu Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi. Terdapat 15 petitum yang dibacakan oleh Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi dalam sidang perdana. Salah satunya adalah memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo-Sandi sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.

Setelah menggelar rangkaian persidangan, MK pun mengambil putusan pada Kamis (27/6/2019) ini. Hasilnya, MK memutuskan menolak seluruh gugatan perselisihan Pilpres 2019-2024 yang diajukan Tim Kuasa Hukum Prabowo Sandi.

Sampai pukul 19.35 WIB, sidang putusan sengketa Pilpres 2019 di Gedung MK masih berlangsung dan majelis hakim masih membacakan pertimbangan hukumnya.  Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim MK menolak hasil perhitungan suara kubu Prabowo Subianto yang mengklaim memperoleh 52% suara atau sekitar sekitar 68 juta suara karena ketidakcukupan bukti.

Hasil perhitungan yang dipaparkan kubu Prabowo tidak sesuai dengan hasil perhitungan KPU yang mengatakan kubu Prabowo hanya memperoleh 44,5% suara sementara kubu Jokowi unggul dengan 55,5% suara, kata majelis hakim.

Hakim Arief Hidayat mengatakan kubu Prabowo tidak menyerahkan bukti berupa rekapitulasi suara di 34 provinsi. Ia mengatakan bukti yang ditunjukkan oleh kubu 02 hanyalah bukti C1, yang sebagian besar hanya dalam bentuk foto dan pindaian, bukan yang resmi, yang tidak dijelaskan sumbernya.

Reaksi Prabowo cenderung tenang setelah mengetahui hasil sidang putusan MK yang menolak seluruh gugatan terkait sengketa Pilpres 2019 yang ia ajukan lewat tim hukumnya. Saat menyampaikan pidato pun, bekas menantu Presiden RI ke-2 Soeharto ini juga tidak menunjukkan ledakan ekspresi yang berlebihan. Ini berbeda dengan situasi nyaris serupa 5 tahun silam.

Dalam Sidang Putusan MK tanggal 21 Agustus 2014, majelis hakim yang saat itu dipimpin Hamdan Zoelva juga menolak seluruh gugatan yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa atas perolehan suara yang diperoleh paslon Jokowi-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014.

Diselingi tiga kali skorsing dalam sidang yang berlangsung selama 7 jam, Hamdan Zoelva akhirnya mengetok palu, "Amar putusan mengadili, memutuskan menolak eksepsi pemohon dan eksepsi pihak terkait, dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya."

Koalisi Merah Putih selaku jajaran parpol pendukung Prabowo-Hatta menggelar konferensi pers untuk menyikapi putusan MK. Namun, Prabowo justru tidak hadir. Usut punya usut, Prabowo dikabarkan murka karena tidak terima dengan pidato yang dibuat para elite politik partai-partai pengusungnya, yang isinya antara lain menerima keputusan MK sekaligus mengakui kemenangan Jokowi-JK.

"Kalian berkhianat? Dapat apa kalian dari Jokowi?!" sembur Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, itu. Hatta Rajasa, sang cawapres, berusaha menenangkan pasangan itu. Kepada Prabowo, ia mengingatkan bahwa keputusan MK bersifat final dan mengikat. "Mau sampai kapan begini terus?" kata Hatta.

Prabowo tetap tidak bisa menerima putusan MK. Para tokoh Koalisi Merah Putih pun terpaksa menggelar konferensi pers tanpa kehadiran sang capres. Pada akhirnya, Prabowo ternyata menunjukkan sikap yang berbeda. Ia menghadiri pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung Nusantara, Kompleks Senayan, Jakarta, pada 20 Oktober 2014.

Putra begawan ekonomi Soemitro Djojohadikoesoemo ini bahkan sempat menyematkan harapan kepada pemerintahan Jokowi-JK usai pelantikan. "Ke depan, semua yang ada [diharapkan] menjadi lebih baik," ucap Prabowo. Pilpres 2019 seolah menjadi anomali. Prabowo yang kali ini bersikap tenang dan menyatakan menghormati putusan MK –kendati tak mengucapkan selamat kepada pemenang– tampaknya tidak akan hadir di pelantikan Jokowi-Ma’ruf nanti.

Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan Prabowo dan Sandiaga tidak bakal menghadiri pelantikan. Alasannya, keduanya sudah memiliki acara lain. "Tidak [hadir]. Diwakili oleh tim yang ditunjuk dan saksi dari BPN. Sudah punya agenda yang lain juga," sebut Dasco, Jumat (28/6/2019).

Bahkan, menurut pernyataan Dewan Pembina Partai Gerindra, Maher Algadri, Prabowo tidak butuh berjumpa Jokowi usai Pilpres 2019 dan putusan MK. "Pak Prabowo enggak membutuhkan mau ketemu Pak Jokowi," tandas Maher, Kamis (27/6/2019). Patut ditunggu, apakah Prabowo benar-benar tidak akan datang ke pelantikan Jokowi, atau justru ia nantinya berubah pikiran dan kembali menunjukkan sikap kenegarawanan seperti lima tahun silam.

Penulis:  R. Almeyda Arjuna Sjaiful, anggota Komunitas Menulis Bintang Inspirasi

Baca juga artikel 

Bagaimana Kondisi Sosial Politik Indonesia Saat Ini?

Pendidikan? Bisnis yang Tidak Pernah Rugi 

Apa Kabar Gerakan Mahasiswa Sekarang?

Perpustakaan Kota Jogja: Belajar Nyaman, Nilai Aman



Komentar Untuk artikel Ini (0)

Posting komentar

Nama
Lokasi
Email
URL
Komentar
  captcha contact us
Silakan masukkan kode diatas